Partnership with Micro Enterprises

To implement the program of partnership of state own enterprises should be based on the statement of SOE Ministry, No. : 236/MBU/2003 dated June 17^th 2003 concerning about Micro Enterprises with State Own Enterprises - Partnership, and program of Environmental Assistance.

It stated that micro enterprises is people's activities with small scale of capital approximately Rp 2 million excluded ground and building, and annual renew around Rp 1 billion.

State own enterprises should do more in the line of empowerment and developing society's economic and its environment by creating partnership program with micro enterprises in order to cultivate people's activities and giving a chance such as in work, business, and empowerment entirely.

 

Pattern of Assistance

1	Direct Assistance Pattern

	a.	Pure Assistance Pattern
		The company also provides capital assistance to small-scale entrepreneurs and investment in order to develop their bussines.
	b.	Incubator Pattern
		The company provides training and supplies raw materials to small-scale entrepreneurs to assist them in developing a sustainable source of income. Intensive training programs are conducted at periodic interval and cover production techniques and managerial and marketing skill.
	c.	Partnership Pattern
		As seen above, the company and small-scale entrepreneurs and cooperatives often closely resembles that the normal working relationship between the company and its suppliers. In this cases, mutually beneficial relationship between upstream and downstream industries is created. In addition, to furthering its own interest, the company is forming a base of strong robust small-scale business that form an integral part of national industry.

2	Pattern of partnership between state own enterprises and others such as by creating consortium. This program provides two or more of state own enterprises to give an assistance for small scale entrepreneurs and micro scale at the same time.
3	Pattern of division is created by the time state own enterprises having affiliation with thw government to make some division of task and doing as
4	Pattern of partnership with the bank is made by creating loan of partnershipprogram and environmentally assistance which is going to be used by the bank in letting warranty.

 

Assistance Sector's Territory

As the ministry of state own enterprises said that government provides fluctuated capital and area annually based on the need.

PT Petrokimia Gresik as state own company has been assisting the micro enterprises which spread out in a couple of islands such as Java, Madura, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), and Maluku since 1984.

In 1995, based on the government's statement PT Petrokimia Gresik addressed to take responsibility of developing this province by focusing on partnership program. The area of assistance program developed in 2004, and the area was East Java, Middle of Java, Bali and NTB. Finnaly, PT Petrokimia Gresik is being focused in east and middle of Java only.

The assistance can be divide into a couple of sectors such as :
Industry, Trading, Agriculture, Cattle Breeding, Horticulture, Fishery and Services.


Environmental Assistance Program

Implementation of environmental assistance program at PT Petrokimia Gresik based on the statement of State Own Enterprises Ministry No. SE-443/MBU/2003 dated September 16 ^th 2003. The activity of environmental assistance program addressed in order to give some advantage to the society in the area of state own company and the shape of this activity is giving assistance. The aim of it, is improving their sense of belongging to the company and efforts of creating a better life of society.

The objects of Environmental Assistance Program such as :
1. Catastrophe assistance
2. Educational and workshop assistance
3. Healthy care assistance
4. Improvement of public facility (es) assistance
5. Religion facility (es) assistance

 

 

Kemitraan dengan Usaha Kecil

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan industri secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, karena mencakup hampir seluruh lapangan usaha baik yang ada di desa maupun di kota.

Dalam hal ini, partisipasi BUMN perlu ditingkatkan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dalam rangka untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Program Kemitraan di perusahaan berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan paling banyak Rp 200 juta - tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

Pola-Pola Pembinaan

1

Pola Pembinaan Langsung

a. Pola Pembinaan Murni Pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya. b. Pola Inkubator Perusahaan memberikan tempat untuk lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan teknik produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan.     c. Pola Kemitraan   Perusahaan bekerjasama dengan instansi / lembaga / koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.

2	Pola kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Pembina lainnya, misalnya dengan membentuk konsorsium. Program ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dua atau lebih BUMN dalam melaksanakan pembinaan terhadap mitra binaan usaha kecil, mikro secara bersama-sama.
3	Pola Satuan Kerja, di mana BUMN bekerjasama dengan pihak Pemkab / Pemkot dengan membentuk Satuan Kerja, dan pihak Pemkab / Pemkot sekaligus bertidak sebagai affalis.
4	Pola Kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan.
	Bentuk kerjasama ini antara lain dengan memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan dipergunakan oleh pihak Perbankan untuk menjamin kredit yang akan disalurkan oleh Perbankan.

 

Wilayah Sektor Binaan

Wilayah binaan dan alokasi dana untuk melaksanakan pembinaan, setiap tahun berpedoman pada penugasan dari Pemerintah yang dituangkan dalam ketetapan Menteri BUMN.

PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil sejak tahun 1984, meliputi wilayah pulau Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Sejak tahun 1995, atas penugasan pemerintah, PT Petrokimia Gresik memfokuskan Program Kemitraan hanya di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2004, wilayah binaan berkembang lagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB. Pada tahun 2005 wilayah binaan berubah lagi menjadi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sektor-sektor yang dibina meliputi : Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Sektor Jasa.

Program Bina Lingkungan

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan di PT Petrokimia Gresik mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian BUMN dengan surat edarannya No. SE-443/MBU/2003, tanggal 16 September 2003.

Kegiatan Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan. Dengan demikian diharapkan keberadaan perusahaan selalu mendapat dukungan dan diterima oleh masyarakat, serta menumbuhkan rasa ikut memiliki perusahaan (rumongso melu handarbeni).

Obyek bantuan Bina Lingkungan sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini meliputi :

1. Bantuan Bencana Alam
2. Bantuan Pendidikan dan Latihan
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum
5. Bantuan Sarana Ibadah

last updated, 12 January 2006

 

 

APPI

BUMN Index

IFA

Indonesia