mukadimah

 

 

Bahwa sesungguhnya segenap Anggota HIMPEN beserta keluarga sebagai anggota Keluarga Besar PT. Petrokimia Gresik, menghendaki persaudaraan, kerukunan dan dan kegotongroyongan diantara sesamanya.

 

Menyadari hal tersebut, serta didorong hasrat untuk memperkokoh ikatan batin, menggalang upaya bersama dan saling tolong menolong diantara sesama Anggota HIMPEN, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah wadah organisasi Himpunan Pensiunan Petrokimia Gresik dengan tujuan untuk memupuk dan melestarikan rasa persatuan dan kebersamaan di aantara sesama Anggota HIMPEN , sekaligus mengusahakan peningkatan kesejahteraan baik lahiriah maupun batiniah bagi para anggota beserta keluarganya, sebagai bagian dari masyarakat dan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************

 

 

ANGGARAN DASAR

 

HIMPUNAN PENSIUNAN PETROKIMIA GRESIK

 

Pasal -1

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

1.      Organisasi ini bernama

HIMPUNAN PENSIUNAN PETROKIMIA GRESIK

Disingkat HIMPEN

 

2.      HIMPEN didirikan pada tanggal 22 Desember 1990 untuk waktu yang tidak terbatas

 

3.      HIMPWN bertempat kedudukan di Gresik

 

 

Pasal – 2

 

STATUS DAN WILAYAH

 

1.      HIMPEN adalah organisasi yang bersifat sosial, mandiri dan tidak mempunyai ikatan atau berafiliasi dengan organisasi sosial/politik apapun.

 

2.      Wilayah Himpen meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Pasal – 3

 

AZAS DAN TUJUAN

 

1.      AZAS

 

Himpen berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

 

2.      TUJUAN

 

a.       Melestarikan ikatan batin dan kegotong – royongan sesama Pensiunan Petrokimia Gresik.

 

b.      Mengusahakan Kesejahteraan bagi para anggota Himpen dalam arti yang seluas-luasnya.

 

 

Pasal – 4

 

USAHA DAN KEGIATAN

 

1.       Membina dan menggalang persatuan, kerukunan, keguyuban sesama anggota beserta keluarganya

 

2.       Untuk mencapai tujuannya, Himpen mengusahakan dana antara lain dengan mendirikan Koperasi Himpen yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan para anggotanya, baik bagi yeng mrngikuti sebagai anggota Koperasi maupun anggota Himpen beserta keluarga.

 

 

Pasal – 5

 

KEANGGOTAAN

 

1.      Anggota Himpen adalah :

 

a.       Pensiunan PT. Petroimia Gresik

 

b.      Janda/duda dari Pensiunan Petrokimia Gresik yang tidak dalam status kawin/nikah

 

c.       Janda/duda dari karyawan/karyawati Petrokimia Gresik yang mendapat hak pensiun  janda/duda dan tidak dalam status kawin/nikah

 

d.      Anak (anak yatim-piatu ) dari mereka yang tersebut dalam ayat ( a ) dan ( c ) pasal ini berumur 17 sampai dengan 21 tahun dan belum pernah kawin/ menikah

 

2.      Berhenti sebagai anggota disebabkan karena :

 

a.       Meninggal dunia

 

b.      Atas permintaan sendiri secara tertulis

 

c.       Diberhentikan oleh HIMPEN karena melakukan perbuatan-perbuatan yag merugikan organisasi baik moril maupun materiil

 

 

 

Pasal – 6

 

KEKAYAAN

 

Kekayaan Himpen berasal dari para anggota dan/atau usaha-usaha lain yang syah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi ini, yang terdiri dari dan antara lain :

 

  1. Sumbangan yang tidak mengikat

 

  1. Hasil dari usaha Koperasi dan atau usaha lainnya

 

 

Pasal – 7

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

Susunan organisasi Himpen terdiri dari Rapat Anggota Pembina, Dewan Perwakilan Anggota, Pegurus dan Badan Pengawas.

 

 

 

Pasal – 8

 

PEMBINA

 

1.      Pembina Himpen adalah Direksi PT. Petrokimia  Gresik.

 

2.      Pembina pembimbing dan menyantuni Himpen demi kelancaran jalannya organisai dan kelangsungan hidupnya

 

 

Pasal – 9

 

DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA

 

1.       Dewan Perwakilan Anggota merupakan lembaga perwakilan anggota yang anggota – anggotannya dipilih oleh Rapat Anggota.

 

2.        a.   Dewan perwakilan Anggota beranggotakan sedikit-dikitnya 11 ( sebelas ) orang dari sebanyak-banyaknya 25 ( Dua puluh lima ) orang.

 

b.      Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Anggota, dipilih menjadi Koordinator yang dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Anggota sendiri.

 

c.       Masa kerja anggota Dewan Perwakilan Anggota adalah 5 (lima) tahun, setelah habis masa kerja tersebut (para) anggotanya dapat dipilih kembali.

 

3.       Dewan Perwakilan Anggota berkewajiban dan berhak untuk :

 

a.       Menentukan secara garis besar pokok-pokok kebijaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus.

b.       Memilih, memgangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus.

 

c.       Memilih, mengangkat dan memberhentikan para anggota Badan Pengawas.

 

 

Pasal – 10

 

PENGURUS

 

1.      Pengurus Himpen terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara.

 

2.      Apabila dianggap perlu demi kelancaran pekerjaan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bersama-sama dapat menambah fungsi –fungsi lain, di dalam kepengurusan

 

3.       a.   Pengurus berkewajiban memelihara dan melaksanakan seluruh ketentuan – ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 

b.      Pengurus berhak melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun keluar yang berhubungan dengan pihak ketiga.

 

c.       Untuk hal-hal tersebut di bawah ini tindakan pengurus harus mendapat persetujuan dahulu dari Dewan Perwakilan Anggota, Yakni :

 

c.1.    Tindakan-tindakan yang berakibat pelepasan kekayaan organisasi

 

c.2.    Menjadikan HIMPEN sebagai avalis;

 

c.3.    Berhutang kepada pihak ketiga yang belum direncanakan dalam anggaran yang sudah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Anggota

 

c.4.    Pengeluaran keuangan diluar anggaran yang telah disetujui disahkan oleh Dewan Perwakilan Anggota ;

 

c.5.    Menerima sumbangan bersyarat

 

d.      Garis besar uraian ugas masing-masing anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

e.       Dalam melaksanakan tugas, Pengurus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Anggota.

 

f.        Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, Pengurus harus sudah menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya untuk Tahun berikutnya kepada Dewan Perwakilan Anggota.

 

g.       Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku Pengurus harus sudah memberikan laporan tentang keadaan keuangan dan kekayaan dan hasil kerja dalam tahun lampau kepada Dewan Perwakilan Anggota.

 

4.      Rapat Pengurus :

 

  1. Diadakan sekurang-kurangnya 4 (Empat) kali setahun dan dapat diadakan setiap waktu apabila ketua menggangap perlu, atau atas permintaan tertulis sekurang – kuranya 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah anggota penggurus.

 

  1. Tata cara diatur dalam anggaarn Rumah Tangga.

 

 

Pasal – 11

BADAN PENGAWAS

 

1.      Badan Pengawas beranggotakan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Perwakilan Anggota.

 

2.      Salah seorang anggota Badan Pengawas diangkat menjadi Pengawas Utama yang dilakukan oleh para anggota Badan Pengawas sendiri.

 

3.      Badan Pengawas berkewajiban untuk memberikan nasehat/pendapat kepada Pengurus dalam menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus.

 

4.      Rapat Badan Pengawas diadakan :

 

a.       Setiap triwulan kedua, untuk membahas laporan pertanggung jawaban keuangan Pengurus tahun yang baru lalu.

b.      Hasil rapat tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Anggota sebagai laporan dan pertaggungjawaban Badan Pengawas.

c.       Setiap saat diluar ketentuan waktu tersebut dalam butir (a) ayat ini, baik atas permintaan anggota Badan Pengawas maupun Pengurus.

 

5.      Hak dan Kewajiban Pengawas Utama dan anggota Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

6.      Dalam melaksanakan tugas. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Anggota.

 

7.      Masa kerja Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun , Dan setelah habis masa kerja tersebut (para) anggotanya dapat dipilih kembali..

 

 

Pasal – 12

 

PEMBUKUAN

 

Tahun buku HIMPEN adalah tahun takwin yaitu dari bulan Januari sampai akhir bulan Desember pada setiap tahunnya.

Pasal - 13

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

 

1.      Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diputuskan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan hanya untuk keperluan ini.

 

2.      Rapat anggota untuk keperluan ini dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya 50 % ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota (qourum rapat ) dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sedikit-dikitnya 75 % dari yang hadir (qourum keputusan ).

 

 

Pasal – 14

 

P E M B U B A R A N

 

 

1.       a. Pembuabaran Organisasi HIMPWN hanya dapat diputuskan oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk keperluan ini dan dihadiri oleh sedikit-dikitnya 80 % (Delapan puluh prosen ) dari jumlah anggota

 

b.      Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sedikit-dikitnya 80 % ( delapan puluh Prosen ) dari anggota yang hadir.

 

2.      Jika dikehendaki untuk membubarkan organisasi, sebelum diambil keputusan. Rapat anggota pembentuk Panitia Khusus yang terdiri dari sekurang-kurannya 3 (tiga) orang untuk menyusun persiapan, melakukan perhitungan atas seluruh kekayaan dan hutang serta kewajiban organisasi dan merencanakan penyelesaiaan seluruh permasalahan.

 

3.      Panitia Khusus harus melaporkan hasil kerjanya dengan sertai pendapat dan saran-saran kepada Rapat Anggota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Panitia dibentuk.

 

4.      Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan Panitia Khusus diterima, Rapat Anggota sudah harus menggambil keputusan untuk membubarkan atau tidak membubarkan organisasi.

 

5.      Dalam hal HIMPEN ditetapkan dibubarkan, maka apabila masih mempunyai kekayaan, akan kekayaan tersebut dan peruntukannya harus diputuskan oleh Rapat Anggota

 

 

Pasal – 15

 

PERATURAN PENUTUP

 

1.       Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pelengkap dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

2.       Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal di sahkan dan ditetapkan (dengan masa transisi sampai dengan tanggal )

 

3.       Disahkan dan ditetapkan oleh Rapat Pleno Naggota padatanggal …………………. 2003 di Gresik

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

HIMPUNAN PENSIUNAN PETROKIMIA GRESIK

 

BAB – I

 

KETENTUAN MENGENAI  ISTILAH

 

Pasal – 1

 

Yang dimaksud dengan :

1.      Pensiunan adalah pensiunan karyawan/karyawati PT. Petrokimia Gresik dan tercatat di Bagian Personalia Biro Tenaga Kerja, Kompartemen Sumber Daya Manusia PT. Petrokimia Gresik.

 

2.      Anggota adalah Anggota organisasi HIMPEN

 

3.      Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota HIMPEN yang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan /atau sewaktu-waktu diperlukan untuk maksud merubah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau membubarkan organisasi HIMPEN.

 

4.      Dewan Perwakilan Anggota adalah lembaga yang merupakan perwakilan para anggota.

 

5.      Badan Pengawas adalah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Pengurus.

 

6.      Pengurus adalah lembaga melaksanakan aktivitas sehari-hari (badan eksekutif) HIMPEN.

 

7.      Lain-lain seperti tersebut dalam pasal-3 ayat-I e Anggaran Dasar ialah mereka yang pernah bekerja di PT. Petrokimia Gresik baik sebagai Direksi maupun karyawan yang berhenti dengan hormat dari PT. Petrokimia Gresik dan tidak mendapat hak pensiun karyawan.

 

 

BAB – II

 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal – 2

 

HAK ANGGOTA

 

Anggota berhak untuk :

 

1.      Menghadiri Rapat Anggota dan berhak bersuara maupun berbicara

 

2.      Mengemukakan pendapat dan usulan –usulan baik tertulis maupun lisan, diluar maupun didalam rapat (apabila diundang) kepada Dewan Perwakilan Anggota, Badan Pengawas atau anggota Pengurus.

 

3.      Memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Anggota, anggota Badan Pengawas atau anggota Pengurus

 

4.      Mengadakan pembelaan diri dalam Rapat Anggota apabila terjadi pemberhentiaan atas dirinya.

 

5.      Memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan yang sama di HIMPEN.

 

6.      Mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan organisasi HIMPEN

 

 

 

Pasal – 3

 

KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Anggota berkewajiban untuk :

 

1.      Taat terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi.

 

2.      Membayar Uang Pangkal dan iuran

 

 

3.      Menjunjung tinggi azas dan tujuan menjaga nama baik organisasi, keluar maupun kedalam.

 

 

BAB – III

 

HAK DAN KEWAJIBAN

SERTA

MASA JABATAN

 

Pasal – 4

 

HAK DAN KEWAJIBAN

 

MASING-MASING ANGGOTA PENGURUS

 

1.1  Ketua

 

  1. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus, baik keluar maupun kedalam.

 

  1. Memimpin rapat-rapat dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pengurus.

 

  1. Memimpin, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan pengurus.

 

  1. Mengambil alih tugas anggota Pengurus lainnya dalam hal yang bersangkutan berhalangan

 

 

1.2  Sekretaris

 

  1. Memimpin menyelenggaraan Administrasi

 

  1. Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengurus, sebagai berikut :

 

b.1. Mengurus persiapan dan dokumentasi/notulen Rapat Pengurus.

 

b.2.  Menghimpun dan mengerjakan bahan-bahan untuk menyusun program kerja dan Laporan.

 

1.3  Bendahara

 

a.        Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan organisasi

 

b.       Menyelenggarakan administrasi keuangan serta membuat laporan yang berhubungan dengan administrasi tersebut

 

c.        Melakukan kebijakan dalam bidang keuangan bersama-sama dan/atau atas persetujuan Ketua

 

d.       Menyusun RAB HIMPEN bersama-sama dengan Pengurus lainnya

 

1.4  Ketua – ketua Seksi

 

1.      Membantu Pengurus dalam hal melaksanakan tugas Kepengurusan.

2.      Dalam hal wakil ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara, maka embagian tugas diantara mereka dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

 

 

Pasala – 5

 

MASA JABATAN ANGGOTA PENGURUS

 

1.      Masa jabatan Pengurus berakhir karena :

 

a.       Berakhirnya masa jabatan 3 (tiga) tahun.

 

b.      Berhalangan tetap, misalnya karena sakit dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pindah tempat tinggal sehingga tidak dapat melakukan tugas.

 

c.       Atas permintaan sendiri, yang disampaikan secara tertulis dengan alasan-alasannya kepada Ketua

 

Dalam waktu paling lambat dua minggu setelah menerima permintaan tersebut, Ketua sudah harus memberikan keputusan terhadap permintaan berhenti tersebut.

 

Dalam hal meminta berhenti tersebut adalah Sekretaris dan /atau Bendahara, sebelum mengambil keputusan, Ketua harus berkonsultasi terlebih dahulu dewan Perwakilan Anggota.

 

Dalam hal yang meminita berhenti adalah ketua, maka surat permohonan berhenti diajukan kepada Dewan Perwakilan Anggota dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu Dewan Perwakilan Anggota sudah harus memberikan keputusan.apabila sampai batas waktu tersebut diatas keputusan pemberhentian belum diberikan, maka permintaan berhenti tersebut dianggap diterima.

 

d.      Meninggal Dunia

 

e.       Diberhentikan karena merugikan HIMPEN.

Dalam hal sesorang anggota Pengurus dianggap melakukan sesuatu perbuatan yag merugikan HIMPEN, kepada yang bersangkutan diberikan teguran tertulis oleh Dewan Perwakilan Anggota dan apabila masih melakukan lagi perbuatannya, pemberhentian dari keanggotaan Pengurus oleh Dewan Perwakilan Anggota dalam keadaann demikian yang bersangkutan diberi kesempatan untuk terlebih dahulu membela diri dalam rapat Dewan Perwakilan Anggota apabila ternyata pembelaan yang bersangkutan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Anggota, maka teguran tertulis dicabut Dewan Perwakilan Anggota.

 

2.      Apabila sewaktu-waktu terdapat kekosongan keaggotaan Pengurus yang terjadi karena sebab-sebab tersebut ayat (1) b, c, d, e pasal ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan Ketua sudah harus mengisinya dengan calon yang dipilihnya dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Anggota

 

3.      Dalam hal masa jabatan Pengurus akan berakhir, Ketua bersama Anggota Pengurus lainnya dapat mengusulkan calon-calon anggota Pengurus untuk Periode berikutnya, untuk menjadi bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Anggota.

 

 

BAB – IV

 

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MASA JABATAN BADAN PENGAWAS

 

Pasal – 6

 

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS

 

1.        Badan pengawas berhak memeriksa pembukuan maupun kekayaan HIMPEN, baik dilakukan sendiri ataupun dengan secara menugaskan dan/atau dengan bantuan orang atau badan lain, dan pengurus wajib membantu sebaik-baiknya.

Dalam hal pengawas meminta bantuan pihak ketiga, biaya untuk keperluan ini dibebankan pada HIMPEN.

 

2.        Pengawas Utama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas.

 

3.        Pengawas Utama rapat-rapat dan segala kegiatan Badan Pengawas.

 

4.        Dalam hal Pengawas Utama berhalangan sementara, maka Badan Pengawas yang tertua umumnya bertindak selaku Pengawas Utama

 

5.        Pengawas Utama dan anggota Badan Pengawas senantiasa nmemberikan pengarahan dan saran kepada Pengurus.

Pasal – 7

 

MASA JABATAN BADAN PENGAWAS

 

1.      Masa jabatan anggota Badan Pengawas berakhir karena :

 

a.       Berakhir masa jabatan 4 (empat) tahun

 

b.      Berhalangan tetap, misalnya karena sakit dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan

 

c.       Atas permintaa sendiri yang disampaikan secara tertulis dengan alasan-alasannya kepada Dewan Perwakilan Anggota yang tindasannya kepada Pengawas Utama; dalam Hal Pengawas Utama yang meminta berhenti; surat permintaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Anggota.

 

Dalam waktu satu bulan Dewan Perwakilan Anggota sudah harus memberikan keputusan terhadap permintaan berhenti tersebut, apabila dalam waktu tersebut keputusan pemberhentian belum diberikan maka permintaan berhenti tersebut dianggap diterima.

 

d.      Meninggal Dunia

 

e.       Dihentikan karena merugikan organisasi HIMPEN.

Dalam hal seorang anggota badan Pengawas dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan HIMPEN, kepada yang bersangkutan diberikan teguran terulis oleh Dewan Perwakilan Anggota dan apabila masih melakukan lagi perbuatan yang sama, kepada yang bersagkutan dapat dikenakan tindakan berupa pemberhentian dari keanggotaan Badan Pengawas oleh dewan Perwakilan Anggota; dalam keadaaan

 

2.      apabila keanggotaan Badan Pengawas tidak lengkap, karena sebab-sebab tersebut dalam ayat 1 butir b sampai dengan c pasal ini, maka paling lambat satu bulan setelah ;kekosongan tersebut terjadi, anggota Badan Pengawas yang baru sudah harus ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Anggota.

 

 

 

BAB – V

 

RAPAT DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA, RAPAT BADAN PENGAWAS

DAN

RAPAT PENGURUS

 

Pasal – 8

 

1.      Rapat Dewan Perwakilan Anggota diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali.

 

2.      Rapat dianggap sah apabla dihadiri oleh 50 % ditambah satu dari jumlah anggota (quorum rapat); apabila rapat tidak dapat dilangsungkan karena quorum, tidak tercapai, maka rapat baru dapat diadakan satu minggu setelah rapat yang pertama dan dalam rapat di quorum tidak perlu asalkan seluruh anggota sudah diberi undangan.

 

3.      semua keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat namun apabila hal ini tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, sedangkan apabila terdapat suara yang sama maka suara Koordinator yang menentukan keputusan berdasarkan salah satu pendapat yang ada.

 

4.      undangan rapat dibuat oleh Koordinator atau oleh salah aau/seorang anggota yang ditunjuk oleh Koordinator untuk kepentingan itu.

 

 

Pasal – 9

 

RAPAT BADAN PENGAWAS

 

1.      Rapat Badan Pengawas sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam satu tahun.

 

2.      rapat dianggap sah apabila oleh 50 % ditambah satu dari jumlah anggota (qourum rapat); apabila rapat tidak dapat dilangsungkan karena qourum tidak tercapai, maka rapat baru dapat diadakan satu minggu setelah rapat yang pertama dan dalam rapat ini qourum tidak perlu asalkan seluruh anggota sudah di beri undangan.

 

3.      semua keputusan rapat diambil dengan cara meusyawarah untuk mufakat, namun apabila hal ini tidak dapat tercapai, maka keputusan daiambil dengan suara terbanyak sedangkan apabila terdapat suara yang sama, maka Suara Pengawas Utama yang menentukan keputusan berdasarkan salah satu pendapat yang ada.

 

4.      Undangan rapat dibuat oleh Pengawas Utama atau oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Pengawas Utama untuk kepentingan itu.

Pasal – 10

 

RAPAT PENGURUS

 

1.      Rapat dianggap sah apabila semua anggota Pengurus telah dan memenuhi qourum, yaitu 50 % ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus

 

2.      Apabila rapat tidak dapat dilangsungkan karena qourum tidak tercapai, maka rapat baru dapat diadakan lagi paling cepat satu minggu setelah rapat yang pertama, dan dalam rapat ini qourum tidak perlu, asalkan seluruh anggota sudah diberi undangan.

 

3.      Semua keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila hal ini tidak dapat dicapai , keputusan diambil dengan suara terbanyak , sedangkan apabila terdapat suara yang sama banyaknya, maka suara Ketua yang menentukan keputusan berdasarkan salah satu dari pendapat yang ada.

 

4.      segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan oleh Sekretaris

 

 

 

BAB – VI

 

RAPAT ANGGOTA

 

Pasal – 11

 

1.      Rapat anggota diadakan 5 (lima) tahun sekali

 

2.      Kecuali ditentukan khusus dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, semua Rapat Anggota dianggap sah apabila semua anggota HIMPEN telah diundang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum rapat diadakan dan dalam rapat tersebut hadir lebih dari 50 % jumlah anggota HIMPEN.

 

3.      Apabila rapat tidak dapat dilangsungkan karena quorum tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 1 (satu) mingu dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat yang pertama, Rapat anggota harus sudah diadakan.

Dalam rapat ini dengan tidak mengingat qourum rapat, dapat daiambil keputusan-keputusan yang sah asal semua anggota HIMPEN telah diberi undangan.

 

4.      Semua keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila hal ini tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan suara yang sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukan keputusan berdasarkan salah satu pendapat yang ada.

 

5.      Menyimpang dari ketentuan ayat-1 diatas, maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Pengurus dan/atau Badan Pengawas dan/atau  DewanPerwakilan Anggota dan atau oleh Anggota yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (duapuluh prosen ) dari jumlah anggota

Permintaan untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis kepada Pengurus dengan disertai Agenda Pokok yang dikehendaki untuk dibicarakan di dalam repat tersebut.

 

6.      Seluruh Rapat Aggota diselenggarakan oleh Pengurus (termasuk tata cara rapat )

 

7.      Seluruh Rapat Anggota dipimpin oleh Koordinator Dewan Perwakilan Anggota, dalam hal Koordinator tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Anggota yang ditunjuk oleh rapat Dewan Perwakilan Anggota pada saat itu, sedapat mungkin Anggota yang paling tua umurnya .

 

 

 

BAB – VII

 

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

PENUTUP

 

Pasal – 12

 

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

1.      Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas permintaan Pengurus dan/atau Badan Pengawas dan/atau Dewan Perwakilan Anggota dan/atau anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % ( dua puluh prosen) dari jumlah anggota dan hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk kepentingan ini dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota dan diputuskan berdasarkan suara lebih dari 50 % yang hadir

 

2.      Untuk maksud perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut, mereka yang menghendaki harus sudah menyerahkan rancangan perubahan kepada pengurus selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum rapat diadakan.

 

3.      setelah rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disetujui/ disahkan dalam Rapat Anggota, maka rancangan Anggaran Rumah Tangga tersebut menjadi Anggaran Rumah Tangga yang baru.

 

 

Pasal – 13

 

PENUTUP

 

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur tersendiri oleh pengurus HIMPEN

 

2.      Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal disahkan dan ditetapkan dengan masa transisi sampai dengan tanggal ………….

 

3.      disahkan dan ditetapkan oleh Rapat Pleno Anggota pada tanggal ……….

 

 

 

 

-------0------